Perumusan Dasar Indonesia

1. BPUPKI dan PPKI

Pada 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, disampaikanlah “hadiah ulang tahun” yang termuat dalam maklumat Gunseikan (pembesar sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di Jawa dan Madura), sebagai langkah kongkrit, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Ismaun, 1972: 62; Lembaga Soekarno-Hatta, 1986: 23). Menurut Pranarka (1985: 25) peresmian terbentuknya BPUPKI adalah pada 1 Maret 1945. Janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI merupakan taktik menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang yang telah terlihat tanda-tanda kekalahannya.

BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 6 orang anggota istimewa bangsa Jepang. Anggota-anggota tersebut diambil dari para pemimpin dan pejuang nasional indonesia. Badan ini diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Badan ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Perundingan yang diketuai oleh Ichibangase (Jepang) dan Bagian Tata Usaha yang diketuai oleh R.P. Suroso. Berhubung dengan jabatan R.P. Suroso sebagai Kedu Suutyokan dan berdomisili di Magelang, maka tugasnya sehari-hari dijalankan oleh Mr. A.G. Pringgodigdo. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pemebentukan negara Indonesia merdeka (Sartono Kartodirdjo, 1976: 16). Menurut Ismaun (1972: 64), tugas BPUPKI tidak hanya menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. BPUPKI juga merancang dasar negara dan Undang Undang Dasar bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang berbeda dengan tujuan awal pembentukannya. Pendapat ini untuk mendukung kesimpulan bahwa bangsa Indonesia telah menentukan nasibya sendiri untuk mencapai kemerdekaan, tidak mengikuti begitu saja kemauan Jepang.

Selama keberadaannya, BPUPKI menyelenggarakan dua kali persidangan. Masa persidangan pertama berlangsung tgl 29 Mei-1 Juni 1945 dan masa persidangan kedua berlangsung tgl. 10-17 Juli 1945. Masa sidang pertama BPUPKI lebih banyak digunakan untuk membahas tentang dasar negara, meskipun beberapa orang anggota merasa khawatir jika hal tersebut akan menjadi perdebatan filosofis yang berkepanjangan, sehingga mereka menghendaki langsung pada pembicaraan tentang Undang Undang Dasar saja. Masa sidang kedua BPUPKI disampaikan laporan Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil tentang modus kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam yang tertuang dalam rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau lazim disebut Piagam Jakarta. Masa sidang kedua tersebut banyak membahas tentang materi Hukum Dasar, yang kemudian diubah istilahnya menjadi Undang Undang Dasar setelah memperoleh penjelasan dari Soepomo. Mengenai pembahasan tentang dasar negara dan Undang Undang Dasar akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan pada tgl 7 Agustus 1945 dan pada tanggal tersebut terbentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai beranggotakan 21 orang, yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya adalah Mohammad Hatta. Pada tgl. 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Dalath, Vietnam, guna mengadakan pembicaraan dengan Jenderal Terauchi, Panglima Balatentara Jepang wilayah Asia Tenggara. Hasil pembicaraan itu adalah bahwa kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan sekitar tgl. 29 Agustus 1945. Sebagai persiapan, PPKI akan mengadakan rapat pada tgl. 19 Agustus 1945. Ketiga pemimpin tersebut tiba kembali di Jakarta pada tgl. 14 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut Jepang menyerah tanpa syarat setelah Amerika (Sekutu) menjatuhkan bom atom atas kota Nagasaki.

Berita penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu tersebar di kalangan pemuda, terutama yang bekerja di Kantor Berita Domei, melalui siaran radio luar negeri. Pada saat-saat yang kritis sekitar tgl. 15-16 Agustus 1945 tersebut terjadi ketegangan antara kelompok-kelompok pemuda dengan Soekarno dan Hatta. Pihak pemuda mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan secepat mungkin, tanpa campur tangan Jepang. Mereka juga menuntut agar proklamasi tidak dilakukan oleh PPKI, sebab badan ini bentukan Jepang. Jika dilakukan oleh PPKI dikhawatirkan akan timbul image yang jelek, seakanakan kemerdekaan Indonesia merupakan “hadiah” Jepang. Sebaliknya Soekarno dan Hatta tampak masih ingin menunggu berita resmi tentang menyerahnya Jepang. Lagi pula, tokoh-tokoh ini berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaaan harus dilakukan oleh PPKI, sebab badan ini bersifat legal, formal, dan lebih representatif mewakili bangsa Indonesia.

Pada tgl. 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Soekarno beserta keluarga dan Hatta, dengan kawalan pemuda menuju ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di wilayah Karawang yang telah bebas dari kekuasaan asing. Sementara itu di Jakarta pada pukul 10.00 diselenggarakan rapat gabungan antara PPKI dan pemuda. Golongan pemuda berhasil menyakinkan golongan yang masih ragu-ragu agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya kelompok Achmad Soebardjo mengusahakan agar Soekarno dan Hatta segera kembali ke Jakarta. Karena Soekarno dan Hatta masih belum yakin akan penyerahan Jepang, maka dutuslah Kunto ke Jakarta untuk mendapatkan berita resmi.

Pada pukul 16.00, Kunto telah kembali ke Rengasdengklok yang membawa berita resmi tentang penyerahan Jepang. Atas dasar itu Soekarno dan Hatta sanggup memproklamasikan kemerdekaan dan pada pukul 22.00 mereka berangkat ke Jakarta. Pada pukul 24.00, Soekarno dan Hatta sampai di kediaman Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia, di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Malam itu juga kedua pemimpin itu, dengan diantar oleh Maeda, Mijoshi (sekretaris), dan Nishijima (penerjemah) dapat menemui Gunseikan, untuk memperoleh jaminan bahwa Jepang tidak akan campur tangan terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri.

Pada larut malam menjelang tgl. 17 Agustus 1945, di Jalan Imam Bonjol No. 1 itulah Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Sukarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sajoeti Melik, Buntaran, Iwa Kusumasumantri, dan lain-lain mengadakan pembicaraaan untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah melalui pencoretan dan perbaikan beberapa kalimat, termasuk penggantian kata-kata “wakil-wakil bangsa Indonesia” menjadi “atas nama bangsa Indonesia”, maka selanjutnya teks itu diketik oleh Sajoeti Melik untuk dikemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta.

2. PROSES PERUMUSAN DASAR NEGARA

Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dr. Radjiman Wedyodiningrat, dalam pidato pembukaan sidang masa persidangan pertama melontarkan pertanyaan “Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?”. Terhadap pertanyaan tersebut, beberapa orang anggota merasa khawatir jika hal tersebut akan menjadi perdebatan filosofis yang berkepanjangan, sehingga mereka menghendaki langsung pada pembicaraan tentang Undang Undang Dasar saja. Akan tetapi ternyata persoalan dasar negara menjadi pembahasan utama dalam persidangan itu. Menurut Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945 (Muh. Yamin, 1959), terdapat tiga orang anggota yang mengajukan rancangan Dasar Negara, yaitu Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Muh. Yamin menyampaikan pidato pada hari pertama, tgl. 29 Mei 1945, antara lain menyatakan : “..... kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat istimewa. Kewajiban untuk menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dari susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan .....”. Lebih lanjut dikemukakan lima prinsip dasar negara, yaitu:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat.

Kelima prinsip dasar negara tersebut disampaikan Yamin secara lisan dalam pidatonya. Sesudah itu, ia menyampaikan secara tertulis rancangan Undang Undang Dasar yang di dalamnya tercantum lima prinsip dasar negara, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan persatuan Indonesia

3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soepomo yang berpidato pada hari ketiga, tgl. 31 Mei 1945, antara lain menyatakan bahwa pertanyaan tentang dasar negara pada dasarnya adalah pertanyaan tentang staatsidee (cita-cita negara). Staatsidee berkaitan dengan pertanyaan, teori apa yang akan dianut oleh negara Indonesia Merdeka nanti? Untuk menjawab pertanyaan itu, Soepomo mengajukan tiga teori, yaitu teori perorangan, teori golongan, dan teori integralistik. Yang dimaksud teori perorangan adalah individualisme. Yang dimaksud teori golongan adalah adalah sosialisme atau kolektivisme. Adapun yang dimaksud teori integralistik, menurut Hegel, adalah idealisme absolut. Teori integralistik pada umumya lebih dipahami seperti yang dikemukan Hegel, yang sifatnya totaliter. Namun teori integralistik yang dimaksudkan oleh Soepomo adalah negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan dalam segala lapangan (Yamin, 1959: 110-113; Pranarka, 1985: 28-29).

Soekarno yang menyampaikan pidato pada hari keempat atau hari terakhir masa sidang pertama, tgl. 1 Juni 1945, antra lain menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan para anggota tidak memenuhi permintaan atau menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI tentang dasar negara. Menurut Soekarno, dasar negara itu adalah philosofische grondslag, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, suatu fondamen yang di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Dasar negara itu adalah weltanschauung (dasar hidup bersama suatu bangsa) (Pranarka, 1985: 31). Selanjutnya ia mengemukakan lima prinsip dasara negara, yaitu :

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Sesuai dengan petunjuk seorang ahli bahasa, yang tidak disebutkan namanya, Soekarno menyebut dasar negara yang diusulkan itu dengan nama Pancasila, yang berarti lima asas atau lima dasar. Pada bagian akhir pidatonya, Soekarno masih menawarkan kemungkinan dasar negara yang lain, yaitu Trisila yang isinya adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan, atau Ekasila yang isinya adalah gotong-royong (Pranarka,1985: 31-33). Berdasar uraiaian tersebut, Pancasila sebagai nama dasar  negara diperkenalkan untuk pertama kali oleh Soekarno dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI  pada 1 Juni 1945. Atas dasar itulah muncul pendapat bahwa tgl. 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tahun 1947, pidato tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku kecil, yang oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantarnya disebut pidato lahirnya Pancasila (Roestandi, dkk, 1988: 69). Semantara itu, Nugroho Notosusanto (1981: 27) tidak menolak bahwa “nama Pancasila” untuk dasar negara muncul pertama kali pada tgl. 1 Juni 1945. Bahkan ia menyatakan bahwa Soekarno adalah orang pertama dan satu-satunya yang mengusulkan “dasar negara dengan nama Pancasila”. Akan tetapi, Soekarno bukan yang pertama kali mengusulkan rumusan dasar negara, sebab telah ada tokoh lain yang telah mengusulkan sebelumnya. Tentang nama Pancasila, dalam pengertian tidak sebatas sebagai dasar negara, Nugroho mengutip pidato Presiden Soekarno sendiri pada peringatan lahirnya Pancasila di Istana Negara tanggal 5 Juni 1958, yang mengatakan “saya bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, tapi sekedar sebagai penggali Pancasila”.

Sesudah berakhirnya sidang pertama pada 1 Juni 1945, BPUPKI mengalami masa reses persidangan  selama satu bulan lebih. Namun sebelum masa reses dimulai dibentuklah suatu panitia kecil beranggota 9 orang yang disebut “Panitia 9” yang diketua Ir. Soekarno untuk mengolah usul-usul dan konsep Dasar Negara.

Pada 22 Juni 1945 bertempat di kantor Jawa Hookoo Kai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa, organisasi yang dibentuk setelah POETERA dibubarkan) diselenggarakan pertemuanyang dimaksudkan untuk mencapai modus kompromi sehubungan dengan munculnya perbedaan-perbedaan pandangan antara golongan Nasionalis dan golongan Islam. Terminologi kedua golongan tersebut lebih dimaksudkan sebagai penggolongan atau pengelompokan ideologi politik. Mohammad Hatta, misalnya, adalah seorang nasionalis dengan semangat kebangsaannya yang sangat kuat, namun juga seorang penganut Islam yang sangat taat. Di pihak lain, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Wachid Hasyim, tokoh-tokoh golongan Islam juga tidak kurang nasionalistisnya. Di samping pengelompokan kedua golongan tersebut dikenal pula adanya golongan Barat Sekuler, yang menonjol dengan usulannya untuk memasukkan ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Dasar tentang hak-hak asasi manusia dan pertanggungjawaban Menteri kepada DPR. Pada 22 Juni 1945 itu pula, “Panitia 9”  menghasilkan sebuah naskah hasil kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Modus kompromi itu tertuang dalam rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau lazim disebut Piagam Jakarta. Rumusan rancangan Pembukaan Hukum Dasar itu hampir sama dengan rumusan Pembukaan Undang Undang Dasar yang berlaku hingga saat ini, dengan perbedaannya yang esensial (setelah diadakan perubahan) adalah pada alinea keempat yang berisi tentang dasar negara.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokurisu Zyunbi Iinkai, yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Bersamaan dengan dibentuknya PPKI, maka BPUPKI dibubarkan. Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang. Sidang tersebut mengambil keputusan penting bagi sistem ketatanegaran Republik Indonesia, yaitu :

1. Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar

2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar

3. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden

4. Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Dari keempat keputusan penting tersebut, yang perlu dibahas di sini adalah keputusan tentang pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebab, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah terdapat rumusan Pancasila dasar negara. Dengan demikian, pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar secara inklusif juga pengesahan dasar negara.

Sebelum pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar telah diadakan pembicaraan antara Bung Hatta dengan pemimpin-pemimpin Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hasan. Pembicaraan menyangkut keberatan wakil-wakil dari Indonesia Timur tentang rumusan tujuh kata di belakang kata “Ketuhanan”, yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya”. Pembicaraan itu akhirnya menyepakati penggantian tujuh kata tersebut dengan kata-kata “Yang Maha Esa”. Dengan demikian rumusannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kesedian para pemimpin Islam tersebut menunjukkan “jiwa besar” yang lebih mengutamakan bangsa dan negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan dari pada kepentingan golongan.

PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

3. PROSES PERUMUSAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945

Poses perumusan konstitusi atau Undang-Undang Dasar pertama dilaksanakan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Masa sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Dalam masa sidang ini lebih banyak digunakan untuk membahas rancangan pembukaan hukum dasar atau konstitusi. Masa sidang kedua berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam masa sidang ini lebih banyak digunakan untuk membahas rancangan isi pasal-pasal hukum dasar atau konstitusi.

Masa persidangan pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 sebenarnya digunakan untuk merumuskan rancangan dasar negara. Akan tetapi pada akhirnya justru menghasilkan rumusan rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Konstitusi, yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Rancangan tersebut dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sebuah panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan, yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Wachid Hasjim, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, Ahmad Soebardjo, dan Muh. Yamin.

Memang di dalam rumusan rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Konstitusi itu tercantum pula rumusan rancangan dasar negara. Rumusan rancangan Pembukaan Hukum Dasar itu hampir sama dengan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berlaku hingga saat ini,. Perbedaannya terletak pada alinea keempat, terutama pada rumusan tentang dasar negara, yang berbunyi “..... dengan berdasar kepada : Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hasil inventarisasi usulan sesudah berakhirnya masa sidang pertama menunjukkan

bahwa terdapat berbagai macam usul yang dikelompokkan menjadi sembilan kelompok usulan, yakni tentang (1) tuntutan Indonesia merdeka secepatnya, (2) dasar negara, (3) bentuk unifikasi atau federal, (4) bentuk negara dan kepala negara, (5) warga negara, (6) daerah, (7) soal agama dan negara, (8) pembelaan, dan (9) keuangan (Yamin, 1959: 147-148; Pranarka, 1985: 34). Masa sidang kedua BPUPKI yang berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945 lebih banyak membahas tentang materi pasal-pasal Hukum Dasar., Istilah Hukum Dasar kemudian diubah imenjadi Undang Undang Dasar setelah memperoleh penjelasan dari Soepomo.

Tentang bentuk negara, antara pilihan bentuk serikat (federalisme) atau kesatuan (unitarisme), suara terbanyak memilih bentuk negara kesatuan. Tentang bentuk pemerintahan, sidang menyepakati bentuk republik, bukan kerajaan. Tentang jumlah pimpinan negara disetujui satu orang, dengan sebutan Presiden. Pada sidang itu juga dibahas tentang wilayah negara Indonesia. Perlu diketahui, pada waktu itu berkembang tiga gagasan pilihan tentang wilayah negara, yaitu pilihan (1) meliputi wilayah Hindia Belanda, (2) meliputi wilayah Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Nugini, Timor Timur dan pulau-pulau sekelilingnya, dan (3) meliputi wilayah Hindia Belanda ditambah Malaya dan dikurangi Irian Barat.

Di samping golongan Nasionalis dan golongan Islam, dikenal pula adanya golongan Barat Sekuler. Golongan ini menonjol dengan usulannnya agar Hukum Dasar memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dan pertanggungjawaban Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan tersebut ditentang oleh beberapa anggota karena dianggap sebagai pandangan Barat, yang mengedepankan kepentingan individu.

Materi lain yang sempat muncul adalah usulan Wachid Hasjim yang didukung oleh Soekiman mengenai rancangan UUD pasal 4 ayat 2 (tentang Presiden) ditambah dengan kata-kata “yang beragama Islam” dan pasal 29 diubah sehingga berbunyi “Agama negara ialah agama Islam”. Usul ini tidak disetujui H. Agus Salim, karena akan mementahkan kembali hasil kompromi. Sementara itu, Husein Djajadiningrat, Wongsonagoro, dan Otto Iskandardinata menyarankan untuk menghapus pasal 4 ayat 2 dan memecah pasal 29 menjadi dua ayat, yakni ayat pertama yang diambil dari Pembukaan dan ayat kedua yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Dalam hal pasal 29 ayat 2 tersebut, Wongsonagoro mengusulkan penambahan kata-kata “dan kepercayaannya”, yang kemudian berbunyi “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Sementara itu Ny. Maria Ulfah Santosa mengusulkan perlunya memasukkan hak-hak dasar ke dalam Undang Undang Dasar. Ketua Panitia Kecil dalam tanggapannya menerima usulan penghapusan pasal 4 ayat 2 maupun pemecahan pasal 29, menolak masuknya hak-hak dasar ke dalam Undang Undang Dasar, karena negara Indonesia berdasar atas kedaulatan rakyat, serta menerima penggantian istilah Badan Permusyawaratan Rakyat menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pranarka, 1985: 38-39).

Pada masa sidang kedua itu, Soepomo sebagai tim Perancang Undang-Undang Dasar menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan penjelasan pasal demi pasal. Hal-hal yang dijelaskan oleh Soepomo inilah yang lazim disertakan pada bagian belakang sesudah rumusan Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) Undang-Undang Dasar, yang disebut sebagai Penjelasan Undang-Undang Dasar. Pada masa Orde Baru, Penjelasan Undang- Undang Dasar dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Pada era reformasi muncul kontroversi, apakah Penjelasan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar atau bukan. Kontroversi itu terjawab oleh hasil amandemen Undang-Undang Dasar yang tidak menempatkan Penjelasan tersebut sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dilakukan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), setelah dibubarkannya BPUPKI. Panitia ini terdiri dari 27 orang anggota, yang diketuai oleh Ir. Soekarno. PPKI menyelenggarakan sidangnya yang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan. Sidang PPKI tersebut membahas hal-hal penting bagi sebuah negara yang baru lahir, terutama Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar penyelenggaran negara serta Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang akan memimpin penyelenggaraan negara itu. Keputusan yang dihasilkan oleh sidang PPKI tersebut adalah :

1. Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar

2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar

3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

4. Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Berdasar uraian tersebut diketahui bahwa pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar dilakukan secara terpisah. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar adalah isi pasal-pasalnya atau batang tubuhnya. Antara Permbukaan UUD dan pasal-pasal/batang tubuh UUD merupakan dua substansi yang berbeda, sehingga juga diputuskan dalam dua pengambilan keputusan. Dalam proses penyusunannya, rancangan kedua substansi itupun dilakukan oleh dua panitia yang berbeda. Rancangan pembukaan disusun oleh Panitia Sembilan, sedangkan rancangan pasal-pasal UUD disusun oleh Panitia Perancang Hukum Dasar.

Pada awal sidang PPKI tersebut, Bung Hatta meyampaikan pengantar bahwa rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah rumusan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan, yang lazim disebut Piagam Jakarta. Namun menurut Bung Hatta ada keberatan yang disampaikan oleh utusan dari Indonesia Timur terhadap tujuh kata di belakang kata “Ketuhanan”, yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Oleh karena itu Bung Hatta telah mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh golongan Islam, yakni Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Moh. Hasan, untuk membicarakan hal tersebut. Akhirnya disepakati penghapusan tujuh kata tersebut dan menggantikannya dengan kata-kata “Yang Maha Esa”, sehingga berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang proses perumusan Pancasila, sebab rumusan Pancasila dasar negara memang tidak terpisahkan dengan naskah rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Kesepakatan ini mengakhiri berbagai perbedaan mengenai hal yang sangat mendasar dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Perbedaan antara Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (Piagam Jakarta) dengan Pembukaan Undang Undang Dasar disajikan pada tabel di bawah ini.

Setelah Pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan, maka acara dilanjutkan untuk pengesahan batang tubuh (isi pasal-pasal) Undang-Undang Dasar. Lebih dahulu Mr. Soepomo, tokoh yang sangat berperanan dalam Panitia Perancang Hukum Dasar, memberi penjelasan pokok-pokok pikiran tentang susunan negara. Setelah membahas pasal demi pasal, beberapa perubahan disepakati dan sidang berhasil mengesahkannya.

Demi persatuan yang bulat, lebih-lebih pada saat-saat yang genting, maka pasal 6

ayat 1 menjadi berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”, setelah kata “yang

beragama Islam” dicoret. Demikian pula dengan pasal 29 ayat 2 menjadi berbunyi

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, setelah kalimat di belakangnya yang berbunyi “dengan kewajiban ... dst” dicoret. Perbedaan antara rancangan Hukum Dasar dengan Undang-Undang Dasar disajikan pada tabel di bawah ini.

Setelah seluruh isi Undang-Undang Dasar disepakati, maka acara sidang diselingi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sesudah itu dilanjutkan dengan pembahasan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar. Seluruh isi rancangan Aturan Peralihan yang terdiri dari empat pasal dan Aturan Tambahan yang terdiri dari dua ayat disetujui. Dengan demikian sidang berhasil mengesahkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama Undang- Undang Dasar 1945. Konstitusi pertama tersebut diundangkan dalam Berita Republik Indonesia No. 7 Tahun II tanggal 15 Februari 1946.