ISLAM DALAM BUDAYA JAWA

Banyak ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam menyebar di Nusantara, secara khusus juga di daratan Jawa, melalui keyakinan dan sikap hidup para saudagar yang senantiasa tiba dan bepergian untuk kemudian bermukim dalam beberapa waktu saja di daerah tujuannya.[1]

 Setidak-tidaknya ada dua alasan yang muncul dari kesimpulan para ahli tersebut tentang faktor-faktor yang memungkinkan Islam menyebar dengan jalan pengaruh keyakinan dan sikap hidup para saudagar. Pertama, jumlah ummat Islam. Dalam sejarah dunia apa yang telah dicapai dan diperjuangkan oleh nabi Muhammad SAW untuk kejayaan tanah gurun pasir yang gersang yaitu Arab itu suatu sukses besar yang menakjubkan. Hanya selama 23 tahun sejak beliau diangkat menjadi Rasulullah yaitu pada tanggal 25 Dzulqa’idah 10 Hijriyah jumlah umat Islam telah mencapai 100 ribu orang.[2]

 

Kedua, kondisi sosial-ekonomis. Secara garis besar terdapat perbedaan yang sangat mencolok di jazirah Arab, yaitu jazirah Arab Utara yang komunitas penduduknya sudah demikian mapan di sepanjang jalur sungai dan di sekitar sumber-sumber air (oase) dengan kebiasaan bercocok tanam, dengan jazirah Arab Selatan yang terdiri dari kabilah-kabilah dengan system oligarki dan memiliki kebiasaan mengembara (berpindah-pindah) untuk kepentingan berdagang maupun berperang melawan kabilah lainnya.[3]

Kekuatan umat Islam yang telah terbentuk dan dicapai oleh nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau, kendati secara kuantitas semakin besar namun dari nilai dan semangat perjuangan telah terseret pada kepentingan politik yang sektarianistis.[4] Oleh sebab itu, muncullah pionir-pionir pekabar risalah dari kelompok saudagar yang mengembara dari benua satu ke benua lainnya.

Bagi Islam – yaitu agama yang telah memiliki dogma mapan dan telah terkodivikasi dalam al-Qur'an, sunnah dan telah melahirkan Ushul Fiqh dan Ushuluddin yang telah teruji dalam perjalanan sejarah – proses islamisasi dalam bentuk yang demikian itu dapat bermuka dua, yaitu Islam – sebagai ajaran baru – lebih cepat diterima sebagai keyakinan dan perilaku dalam seluruh lapisan masyarakat. Terbukti menginjak abad ke-15 seluruh pulau Jawa telah resmi beragama Islam.[5]

Tetapi justru dengan gerak cepat – sebagai konsekuensi dari budaya saudagar – yang begitu mengagumkan itu, Islam tidak sempat terintensifikasi dalam ajaran ortodok; Islam justru terserap dalam praktek-praktek keyakinan pra Islam, Hindu-Budha yang sinkritik dan heterodok, atau bahkan tenggelam pada kebiasaan-kebiasaan animistis.

Lebih jauh lagi, setidak-tidaknya ada dua alasan yang muncul dari kesimpulan para ahli sejarah tentang beberapa faktor yang memudahkan Islam untuk lebih dikenal dan diminati sebagai ajaran baru yang menyejukkan, yaitu: pertama, para saudagar memiliki kebudayaan terutama dalam kehidupan kesehariannya, yang berbeda dengan anggota masyarakat pada umumnya, mereka bersih lantara berwudlu 5 kali sehari.[6] Kedua, Islam hadir di tengah masyarakat pada saat itu bukan semata-mata sebagai system keagamaan, namun sekaligus berfungsi sebagai kekuatan alternative, khususnya dalam hal tata hubungan kemasyarakatan dan sosial-politik, yaitu bersendi pada prinsip keadilan dan persamaan (equity).[7]

Kekuatan politik kerajaan Majapahit yang sentralistis terhadap raja – dewa dan didukung oleh tatanan masyarakat yang hirarki – kasta, yaitu bentuk tatanan masyarakat yang dapat memungkinkan eksploitasi golongan masyarakat berposisi mapan dan kuat terhadap golongan masyarakat yang lemah, secara diametral bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para saudagar, penyebar agama Islam yang pertama kali itu. Mereka tidak mengakui adanya perbedaan keturunan, golongan dan suku, baik dalam hal perkawinan maupun perdagangan. Dan hal demikian itu menurut De Graaf dan Pigeaud merupakan pembaruan besar dalam pergaulan hidup yang terpecah-pecah secara hirarkis.[8]

Dalam suatu komunitas masyarakat tradisional pesisir, dengan dua daya tariknya diatas, Islam mulai dikenal. Proses awal yang demikian itu melempangkan jalan untuk proses Islamisasi komunitas masyarakat pedalaman yang bercorak tradisional-agraris dan kemudian ke pusat-pusat kerajaan di seluruh dataran Jawa, yang secara kharismatik dilakukan oleh para wali dan guru agama yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Akankah Islam berhasil menanamkan nilai-nilai universalnya dalam kedua bentuk komunitas masyarakat yang berbeda itu? Untuk lebih memberikan dasar jawaban atas pertanyaan tersebut, berikut akan diuraikan bentuk masyarakat dan budaya di Jawa dalam pendekatan geoantropologis. Untuk kemudian dalam sub berikutnya dirumuskan pola-pola apa yang terbentuk dari persentuhan antara corak Islam yang dibawa oleh para saudagar dan kemudian dilanjutkan oleh para wali atau guru agama itu dengan bentuk-bentuk tradisi (pemikiran maupun simbol) yang telah ada di Jawa, dalam pendekatan geoantropologi.

Namun sebelumnya perlu dicatat bahwa uraian dari system masyarakat kedua komunitas (pantai dan pedalaman) yang akan diuraikan berikut ini didasarkan pada kondisi sejak mulai terasanya pengaruh Hindu dan Budha. Sehingga yang menjadi fokus uraian tersebut ialah system komunitas yang dibentuk sebelum pengaruh ajaran Islam.

A.    Jawa dalam Pandangan Geoantropologi

Pendekatan geoantropologi dilakukan adalah sebagai upaya mencari bentuk atau pola-pola tindakan manusia berdasarkan letak geografisnya, misalnya pesisir, pedalaman, gurun pasir, kutub es dan sebagainya. Untuk itu sejak dataran rendah Sahul dan cekungan tanah Sunda tergenangi oleh luapan air laut,[9] Jawa mulai terbentuk sebagai pulau (sebagaimana yang ada saat ini) dan memiliki dua kondisi alam yang sangat menonjol sebagai pusat-pusat kegiatan masyarakat, yaitu pesisir dan pedalaman.[10]

Dua kondisi alami (pesisir/pantai dan pedalaman) yang dimiliki oleh pulau Jawa, masing-masing membawa pengaruh pada bentuk atau pola-pola manusia, baik dalam kehidupan diri pribadi maupun sosial. Gambaran dua hal tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

1.      Pesisir

Wly daratan Jawa yang termasuk pesisir adalah daratan sepanjang pantai utara dan muara-muara sungai. Dalam sebutan sekarang wilayah tersebut meliputi: Banten, Sunda Kelapa (Jakarta), Cirebon, Demak, Tuban, Lasem, Gresik, dan Hulu Sungai Brantas. Di wilayah itulah banyak manusia bertempat tinggal dan mampu membentuk kehidupan masyarakat yang memiliki bentuk dan pola kebudayaan khas, yaitu kebudayaan pesisir.

Sebelum lebih jauh diuraikan perihal kebudayaan pesisir, berikut ini lebih dulu disebutkan dua faktor utama yang menyebabkan posisi pesisir Jawa teramat penting dalam sejarah, khususnya sejarah agama, yaitu pertama, tingkat pengetahuan dan teknologi masyarakat pesisir saat itu relative maju, khususnya menyangkut kelautan. Misalnya wilayah Lasem, Tuban, Banten, Jepara yang merupakan wilayah penghasil perahu yang cukup canggih saat itu. Kedua,  ekonomi dan perdagangan, yaitu penghasil emas, beras dan berposisi sebagai tempat transit jalur perdagangan Barat-Timur.

Arus lalu lintas perdagangan laut dari dank e Jawa dengan sendirinya dapat menimbulkan perubahan-perubahan baru, yaitu pertama, munculnya masyarakat baru yang didasarkan atas profesi atau gilded dan gudang-gudang tempat penyimpanan atau penyaluran barang atau entropots. [11] Kedua, dalam perkembangan kemudian munculnya masyarakat baru, merupakan benih munculnya kerajaan-kerajaan di pesisir, sebagaimana diutarakan oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy:

“…….. perkembangan Islam yang begitu menentukan di sepanjang daerah pesisir Utara pulau Jawa menjadi penting. Fenomena itu secara politis berarti membendung pengaruh kerajaan Hindu Majapahit di Jawa Timur.”[12]

Dari kedua faktor di atas maka muncullah komunitas masyarakat pesisir yang memiliki struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda dengan daerah pedalaman.

Berikut akan diuraikan ciri-ciri menonjol dari komunitas masyarakat pesisir sebelum pengaruh Islam.

a.       Kondisi sosial pesisir Jawa pra Islam

Letak geografis pesisir, yang memungkinkan percampuran dengan bangsa dan budaya dari luar, dapat mempengaruhi kondisi sosial yang mampu bertahan dan memberikan nilai guna bagi kehidupan perorangan maupun sosial yang menjadi anggota komunitas masyarakat pesisir tersebut.

Ciri-ciri yang paling menonjol dalam kehidupan komunitas masyarakat pesisir adalah mobilitas, baik vertical maupun horizontal. Dengan didominasi oleh aktifitas perdagangan, maka struktur sosial harus dapat menciptakan dorongan mobilitas itu.[13] Sebagaimana diungkap oleh Y. Boelaars sebagai berikut:

“Pola hidup orang pesisir mengenal peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat, tetapi ketaatan terhadap peraturan-peraturan itu tergantung pada untung atau rugi pribadi.”[14]

Sedangkan ciri mobilitas vertical dalam masyarakat pesisir terlihat pada urusan perkawinan dan pencapaian status sosial yang lebih tinggi. Dalam hal ini struktur sosial pesisir mendudukkan sama derajatnya antara kaum kerabat raja atau saudagar kaya dengan anggota komunitas masyarakat pada umumnya.

Urusan perkawinan, dari seorang pria diharapkan suatu keberanian agresif, sedangkan wanita diharapkan watak pemalu dan penurut, demikian juga dapat terjadi sebaliknya.[15]

Jadi, masalah pernikahan tidak disandarkan atas garis keturunan atau darah tertentu, sebagaimana yang terjadi di dalam komunitas masyarakat pedalaman.

Demikian juga masl persaingan diantara kerabat yang bertujuan merebut suatu status sosial yang lebih tinggi telah dipergunakan syarat-syarat keahlian, kekayaan, dan pangkat.

Ciri mobilitas horizontal dalam komunitas masyarakat pesisir terlihat pada tata pergaulan dan kerjasama antar kelompok masyarakat, yakni tidak bersandar pada stratifikasi sosial hirarki – kasta yang feodalistis. Jikapun harus ada kewibawaan dan loyalitas kepada orang-orang terkemuka, sifat orang pesisir, dapat berubah sewaktu-waktu bilamana mereka dapat menjalin hubungan baru dengan orang yang terkemuka lainnya, yang dipandangnya lebih tinggi karena kekayaan atau posisi politisnya. Lebih jauh lagi Boelaars mengatakan: “Loyalitas bawahan berpindah bersama turun naiknya kewibawaan atasan”.[16]

Struktur sosial komunitas pesisir juga dapat dilihat dari hub kekeluargaan atau bentuk keluarga. Orang pesisir mengenal sistem kekerabatan bilateral, yaitu yang terdiri dari anggota keluarga yang menyebar ke desa-desa lain. Sedangkan kelompok keluarga yang telah mapan menempati tempat tinggal khusus, dengan sejumlah besar anggota keluarga, sehingga dapat menyerupai dusun kerabat, seperti terlihat bekasnya hingga sekarang di Tuban, Gresik, Kudus, Cirebon dan Sunda Kelapa.

b.      Kondisi ekonomi pesisir pra Islam

Di bidang mata pencaharian orang pesisir tidak terikat pada satu sumber pencaharian nafkah. Diantara mereka ada yang menjadi nelayan, pedagang, pelaut, pemungut bea cukai bahkan ada yang menjadi saudagar kaya yang memiliki perahu dan jaringan perdagangan sangat luas.

Ciri khas orang pesisir yang menghargai mobilitas dalam mata pencaharian dan kerjasama, memunculkan ciri khas yang lain di bidang ekonomi, yaitu berpindah dengan gampang dari majikan yang satu ke majikan yang lain bila dengan perpindahan itu dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

c.       Kondisi politik pesisir pra Islam

Di bidang politik, komunitas masyarakat pesisir dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama letak yang jauh dari pusat kerajaan (kekuasaan). Letak yang demikian ini memungkinkan bagi siapapun yang memiliki kemampuan modal atau keahlian lainnya, untuk menjalin kerjasama dengan kekuatan Negara lain, yang sekiranya dapat membawa keuntungan bagi dirinya.

Kondisi yang demikian itu sewaktu-waktu dapat mengancam posisi pusat kerajaan – terutama jika terjadi konflik interen dan melemahnya control terhadap kedudukan adipati-adipati pesisir.

Kedua, sejarah tumbuhnya kota-kota pelabuhan di sepanjang pesisir. Faktor sejarah tumbuhnya kota-kota pelabuhan dengan sendirinya mempengaruhi sistem intyeraksi komunitas masyarakat pesisir di bidang politik, sebab mentalitas pedagang tidak menghendaki sistem politik yang sentralistis. Kondisi itu lambat laun terutama ketika terjadi kontak dengan Islam muncul keinginan-keinginan untuk lebih bebas dari pusat kerajaan. Aspek inilah yang dijadikan titik acuan oleh Meilink Roelofaz dan JC. Van Leur dalam melihat kekuatan Islam di Jawa dengan sikap kurang bijaksana.[17]

Beberapa data mengemukakan bahwa pesisir Jawa pra Islam telah dimonopoli oleh bangsawan yang memiliki kapal-kapal dan saham, misalnya perdagangan di wilayah Kendal dan Tegal dikuasai oleh Tumenggung dan dibawah kendali monopoli Raja Aceh. Demikian juga dengan Banten, Jakarta (Sunda Kelapa) dan Gresik.[18]

Ada catatan menarik sebelum uraian di bidang politik ini disudahi, yaitu pendapat dari CJ. Van Leur yang mengatakan bahwa para pembesar Negara dan bangsawan-bangsawan yang menguasai daerah pesisir ini ikut terlibat dalam perdagangan.[19]

d.      Corak sosial-budaya pesisir pra Islam

Di bidang sosial budaya, yaitu perangai keseharian orang-orang pesisir memiliki rasa harga diri sangat tinggi dan sangat peka. Oleh sebab itu mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan bila disbanding dengan perangai orang-orang pdalaman yang agraris.

Dibawah gejala-gejala mobilitas sosial dan perebutan status pada masyarakat pesisir terdapat suatu sikap khusus orang pesisir. Perasaan kemenangan atas usaha sendiri merupakan pola hidup pesisir yang pantas mendapat penghargaan tinggi.[20]

---

[1] Marcel Bonneeff, Islam di Jawa, Dilihat dari Kudus dalam Kumpulan Karangan, Citra Masyarakat Indonesia Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 227. Ia menyatakan bahwa pengislaman itu merupakan hasil proselitisme yang diadakan oleh pedagang asal Gujarat, Benggala atau India Selatan.

[2] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya PP. al-Qur'an, Jakarta, 1973, hal. 84.

[3] Philip K. Hitti, Dunia Arab, (terj.) Sumur Bandung, Bandung, t.t., hal. 1-3.

[4] Nur Cholis Madjid, Khazanah Intelektual Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 67.

[5] Lihat bab II sub, hal.

[6] Hamka, Dari Perbendaharaan Lama, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982, hal. 2.

[7] Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, Mizan, Bandung, 1986, hal. 32.

[8] De Graaf, Dr. dan Pigeuad, Dr. Th. G. Th., Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Kajian Sejarah Politik Abad XV dan XVI, Grafitipers, 1986, hal. 27.

[9] Koentjoroningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1970, hal. 1-6.

[10] Franz Magnis Suseno, Etika Jawa, Studi Falsafi tentang Pandangan Hidup Orang Jawa, Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 11-12.

[11] Sartono Kartodirjo, (edt.), Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial, Bhrata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 7-25.

[12] Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, op.cit., hal. 30

[13] Doelaars, Y. Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Penelitian Antropologi Budaya, Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 58.

[14] Ibid., hal. 59

[15] Ibid., hal. 61.

[16] Ibid., hal. 61.

[17] Marwati, Djoened Poesponegoro, dkk., Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 185-188.

[18] Ibid., hal. 184-185.

[19] Burger, Prof. Dr. DH., Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I, Pradnyaparamita, Jakarta, 1962, hal. 27-28.

[20] Boelaars, Y., Op.cit., hal. 62